Mereka menyebut sistem kerja Teman Ahok tak ubahnya sebuah perusahaan, bukan perkumpulan relawan. Teman Ahok menerapkan sistem kontrak bagi relawan untuk melakukan kegiatan pengumpulan KTP. Selain kontrak, para relawan yang direkrut juga akan dipaksa mengejar target dengan bayaran tertentu.
Dari pengakuan mantan relawan, setiap Penanggung Jawab (PJ) kelurahan harus memenuhi target 140 KTP per minggu bila ingin mendapat bonus Rp 500.000. Calon petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seolah tak mau ambil pusing dengan tudingan-tudingan yang diarahkan ke barisan relawannya.
Jika benar ada bayaran untuk kegiatan pengumpulan KTP, Ahok meminta Teman Ahok membuka laporan keuangan baik pemasukan atau pengeluaran.
"Silakan saja tanya sama mereka (teman Ahok), kan bisa di audit kok," kata Ahok di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (22/6/16).
Terkait dukungan KTP yang dinilai penuh kebohongan dan perlu diverifikasi secara ketat, Ahok menyebut KTP warga tidak akan dihitung Teman Ahok.
"Itu kan kirim sms, terima sms kalau kamu merasa enggak pernah kirim, kan sekarang lewat notifikasi toh, dan mereka harus jawab," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.
(merdeka.com)
0 comments:
Post a Comment