Anggap Remeh - Presiden Jokowi mengusulkan Komjenpol Tito Karnavian menjadi Kapolri untuk menggantikan Jendpol Badrodin Haiti. Hal itu berarti Presiden Jokowi mengabaikan desakan PDIP untuk mengangkat Komjen Budi Gunawan, yang pernah diusulkan DPR tetapi dicabut kembali karena desakan rakyat pada 2015. Posisi Presiden Jokowi sekarang, setelah 1,5 tahun menjabat sudah sangat kuat. Para petinggi partai politik tidak berani lagi memaksakan calon-calon mereka untuk menduduki jabatan politik tertentu, termasuk kapolri. Mereka menerima sepenuhnya pengangkatan pejabat tinggi itu adalah hak prerogatif Presiden.
Kondisi itu tentu jauh berbeda dengan awal 2015. Waktu itu, terjadi gonjang ganjing politik yang sangat tinggi. PDIP dan hampir seluruh partai politik mendesak Presiden Jokowi untuk mengangkat Komjenpol Budi Gunawan. Termasuk pula wapres, dan sejumlah menteri bidang politik. Pada sisi lain, para aktifis anti korupsi, LSM dan tokoh-tokoh masyarakat menentangnya karena nama Budi Gunawan termasuk dalam dalam daftar perwira polisi pemilik rekening gendut. Presiden Jokowi akhirnya berpihak kepada rakyat, ia tidak mengangkat Budi Gunawan yang didesakkan untuk diangkat. Presiden Jokowi akhirnya memilih Badrodin Haiti.
Dengan mengusulkan Tito, Presiden Jokowi memastikan dirinya tidak lagi petugas partai. Ia membuat keputusan dan kebijakan sendiri, tanpa harus mematuhi kemauan Megawati selaku Ketum PDIP, partai yang mengusungnya menjadi presiden. Ia telah menjelma menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia.
Mengapa Presiden Jokowi berani mengabaikan PDIP, selaku kader yang mengusungnya menjadi capres dan memenangkan Pilpres 2014?. Hal itu, menurut pendapat saya, bermula dari sikap Megawati yang melecehkannya pada Kongres PDIP di Bali pada 2015. Megawati tidak menghormati kehadirannya selaku Presiden, yang biasanya secara protokler kenegaraan akan memberikan pidato sambutan dan membuka secara resmi Kongres PDIP tersebut. Bahkan Megawati mengingatkan seluruh kader PDIP (tentunya termasuk Jokowi) adalah juga petugas partai. Jika tidak suka dengan kebijakan partai, maka silahkan keluar dari PDIP.
Presiden Jokowi meninggalkan sidang kongres PDIP tentu dengan perasaan marah dan jengkel. Tapi semuanya disimpan di dalam hati, tidak ditampakkan kepada publik . Dengan pesawat kepresidenan, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan untuk mengawasi pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur ekonomi di beberapa wilayah Indonesia bagian Tengah.
Tetapi secara cepat dan pasti, partai-partai lain memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada Presiden Jokowi. Hal itu disebabkan kinerja Presiden Jokowi yang sangat baik. Ia menggebrak dengan program pembangunan infrastruktur ekonomi terbesar dalam sejarah Indonesia. Ia membangun berbagai infrastruktur ekonomi berupa bendungan dan waduk, jalan tol, jembatan, jalan rel kereta api, pelabuhan laut, bandara, dan pembangkit listrik yang dalam 5 tahun ditargetkan 35.000 MW. Hebatnya, Jokowi membangun dari Nanggro Aceh sampai ke Papua. Seluruh provinsi kebagian kue pembangunan secara signifikan. Presiden Jokowi juga menggelontorkan triliunan rupiah bagi TNI dan Polri untuk membeli alat dan persenjataan berat, untuk memperkuat Indonesia dari sisi kemiliteran.
Presiden Jokowi ternyata memiliki kemampuan sebagai
“salesman” tingkat tinggi. Setiap kali berkunjung ke luar negeri, ia memasarkan proyek-proyek investasi dan kerjasama dalam berbagai bidang, baik dengan pemerintah maupun pengusaha besar di negara yang dikunjung. Ia selalu pulang dari luar negeri dengan oleh-oleh berupa komitmen dari setiap Negara untuk melakukan investasi dan kerjasama yang nilainya puluhan milyar dolar. Hal itu dilakukan Presiden Jokowi karena menyadari betul tidak mungkin hanya mengandalkan dana dari APBN, untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Presiden Jokowi tidak pernah melupakan aspek kesejateraan bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur ekonomi bersifat jangka panjng, dan rakyat harus menunggu lama. Oleh sebab itu Presiden Jokowi memulai tugasnya dengan memantapkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan usaha yang bergerak dalam menyediakan layanan kesehatan secara sangat murah kepada seluruh rakyat dengan prinsip gotong royong. Sekarang, hampir 170 juta rakyat Indonesia terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan telah menjadi andalan keluarga menengah kebawah. Hampir seluruh penyakit termasuk yang berat seperti kanker dan cuci darah termasuk yang dilayani BPJS Kesehatan. Puskesmas dan Rumah Sakit tidak memungut bayaran apapun, semuanya gratis, untuk tindakan perawatan termasuk operasi pembedahan dan rawat inap. Yang dibayar hanya iuran bulanan yang nilainya sangat kecil, yaitu Rp 25.500,- per bulan (peserta untuk kamar kelas tiga), dan paling tinggi ( peserta untuk kelas 1) Rp 80.000,- perbulan.
Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan usaha pelaksana asuransi ketenagakerjaan, agar para buruh tidak terlantar hidup mereka setelah pension atau terkena PHK. Dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka para buruh yang selama ini tidak memiliki kepastian sumber keuangan di hari tua, dengan menjadi peserta BPJS akan menerima uang pesangon sesuai dengan masa kerja mereka.
Tidak itu saja. rakyat yang tergolong sangat miskin disantuni oleh negara melalui sejumlah kartu sakti, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak keluarga miskin, dan Kartu Indonesia Sejahtera, berupa santunan bulanan bagi keluarga-keluarga sangat miskin. Sedangkan program beras miskin (raskin) ditingkat kualitasnya.
Kinerja dan prestasi kerja Presiden Jokowi bersama Kabinet Kerja tersebut, mendapat apresiasi yang tinggi dan penghormatan seluruh petinggi partai dan tentu rakyat. Mereka segera sadar bahwa Presiden Jokowi yang bertampang ndeso itu ternyata pemimpin yang hebat luar biasa. Maka posisi politik Presiden Jokowi menjadi sangat kuat. Sekarang tidak ada tokoh politik di Indonesia yang lebih kuat dari Presiden Jokowi.
Ia diundang untuk menghadiri acara pembukaan Muktamar atau kongres, memberikan kata sambutan dan membuka secara resmi muktamar atau kongres dengan memukul gong. Presiden Jokowi hadir dan membuka secara resmi kongres atau muktamar seluruh partai, termasuk dari koalisi parpol oposisi, dimulai dari PAN, PKS, PBB, dan terakhir Partai Golkar.
Presiden Jokowi bukan hanya mendapatkan penghormatan. Ia juga mendapatkan dukungan dalam menjalankan berbagai program Pembangunan dari seluruh partai politik, termasuk Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Terakhir, Presiden Jokowi mendapatkan dukungan untuk maju kembali menjadi presiden untuk periode kedua 2019-2024, sebagaimana diputuskan dalam Munaslub Partai Golkar bulan lalu.
Yang masih nyinyir terhadap Presiden Jokowi tinggal Partai Demokrat yang dipimpin oleh SBY, mantan presiden yang merasa dirinya lebih pintar dari Jokowi. Pada hal 10 tahun masa pemerintahannya, sedikit sekali infrastruktur ekonomi yang berhasil dibangun.
Demikianlah, hanya dalam 1,5 tahun memerintah, situasi politik telah berbalik. Hampir semua berada di belakang Jokowi. Kondisi ini telah menjadikan PDIP, khususnya Megawati, menjadi malu hati. Ia mungkin menyesali kecerobohan yang dilakukannya dengan melecehkan Presiden Jokowi pada Kongres yang lalu. Meskipun Megawati dan Jokowi masih bertemu beberapa kali, tetapi pertemuan itu terlihat lebih bersifat basa-basi. Terlihat suasana hubungan batin yang mulai merenggang. Buktinya berbagai permintaan PDIP kepada Presiden Jokowi, misalnya untuk memecat Menteri BUMN, tidak dikabulkan alias diabaikan oleh Presiden Jokowi.
Hal yang menarik adalah ternyata isu reshuffle kabinet kerja juga mulai dingin. Banyak nama yang berseliweran akan mengganti menteri-menteri ternyata hanya lewat sekejap. Rini Sumarno, Sudirman Said, Marwan Jafar, Rizal Ramli, dan sejumlah nama menteri lain yang diisyukan atau didesakkan akan diganti, ternyata tidak menjadi kenyataan. Presiden Jokowi kelihatannya memilih jalan lain, ia meminta para semua menteri untuk bekerja lebih keras lagi. Dan satu hal, ia meminta mereka hanya manut kepada presiden, bukan menjadi orangnya Wapres atau orangnya partai pendukung.
Oleh sebab itu, sekarang terlihat peranan Wapres JK mulai dikurangi. Presiden Jokowi tidak melibatkannya sama sekali pada proyek-proyek infrastruktur ekonomi. Terakhir Presiden Jokowi memfokuskan perhatian para proyek-proyek pembangkit istrik, yang semula dikangkangi oleh Wapres JK. Masalahnya, Presiden Jokowi mengetahui bahwa JK mempunyai banyak kepentingan, tidak hanya untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. JK memliki kepentingan lain untuk kelompoknya dan berpuluh perusahaan milik keluarganya yang sekarang diurus oleh adik dan anak-anaknya.
(arrahmahnews)
